Subscribe to our RSS Feeds
Hello, this is a sample text to show how you can display a short information about you and or your blog. You can use this space to display text or image introduction or to display 468 x 60 ads and to maximize your earnings.
0 Comments »
Demokrasi, Perempuan Jangan Ditinggal
Oleh : Hotma D.l. Tobing | 09-Nov-2012, 23:04:25 WIB
KabarIndonesia - Jakarta, “Komnas Perempuan mengapresiasi diselenggarakannya Bali Democracy Forum (BDF), dan secara khusus kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang telah mengundang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu NHRI di Indonesia, untuk menjadi bagian penting dalam pembukaan forum tersebut, Kamis, 8 November 2012. Demikian Yuniyanti Chuzaifah, Ketua Komnas Perempuan dalam press release-nya.

Mencermati pidato pembukaan Presiden Republik Indonesia (Susilo Bambang Yudhoyono), dan kedua co chairs, yaitu Presiden Korea Selatan (Lee Myung Bak), dan Perdana Menteri Australia (Julia Gillard); terlihat bahwa isu perempuan justru disampaikan secara sangat mendalam dan tegas oleh kedua co chairs daripada Presiden RI. Kita seperti “digugah” oleh Presiden Korea Selatan bahwa pelanggaran HAM masa lalu, terutama kekerasan seksual yang dialami perempuan dengan mengambil contoh konkrit kasus Jugun Ianfu. Pengalaman tersebut harus menjadi bagian penting dan pembelajaran ketika membahas isu HAM dan demokrasi di negara kita.

Perdana Menteri Australia menegaskan betapa peran perempuan di Indonesia menjadi kunci dalam proses demokratisasi, berdasarkan kesaksiannya, peran dan harapan perempuan akar rumput sangat signifikan, sehingga tidak boleh diabaikan. Komnas Perempuan berharap agar pidato Presiden, Menteri dan pejabat publik lainnya, memastikan masuknya isu maupun perspektif perempuan, agar perempuan tidak merasa ditinggal. Apalagi dalam forum strategis seperti BDF mengingat Indonesia sering dirujuk oleh negara yang hadir sebagai role model democracy dan diharapkan memegang peran penting baik di ASEAN atau di antara 73 negara yang terlibat dalam forum ini. Catatan penting lainnya, melalui forum ini, Indonesia harus mengonkritkan harapan masyarakat internasional tersebut.

Artinya sejumlah pekerjaan rumah HAM di Indonesia harus segera tuntas.  Kita punya pelanggaran HAM masa lalu yang semakin menjadi “artefak” luka bangsa yang tidak dituntaskan, seperti tindak intoleransi agama, kekerasan terhadap perempuan yang lebih dari 120 ribu kasus setiap tahun, minimnya lembaga layanan, menjamurnya perda diskriminatif hingga 282 perda, dan lain-lain. Semoga BDF membawa hasil konkrit untuk mengantarkan Indonesia pada demokrasi yang sejati dan berpilar pada HAM.***
22.22

0 Responses to " "

Poskan Komentar